Badai Kabinet Baru Jokowi

Pro kontra adalah salah satu tanda bahwa kita masih hidup dunia, bukan di surga. Siapapun yang menjadi presiden, tentu akan kesulitan memuaskan lebih 200 juta lebih penafsir politik. Begitu rumit pula memuaskan ribuan kelompok relawan. Substansinya adalah apa yang menjadi basis dari pro kontra tersebut? Apakah berbasis fakta atau isu atau persepsi? Apakah dilandasi dengan niat untuk bangsa atau landasan kepentingan dan ego suku, agama, ras dan kelompok (SARA)? Bahkan lebih repot lagi klo funding relawan tertentu tidak dipanggil menjadi menteri sehingga tersinggung dan mengancam tarik diri. Pada konteks tersebutlah diuji kerelawanan para relawan.

Pijakan selanjutnya adalah bahwa sampai saat ini Pak Jokowi belum pernah terbukti membuat kebijakan karena moral hazard atau niat jahat.  Maka agak lebih bijak kalau memberi Pak Jokowi waktu minimal satu tahun untuk bekerja. Karena ia harus menyesuaikan banyak hal, salah satunya adalah APBN yang sudah ketok palu di era SBY, perpecahan elit politik, serta masih banyaknya sengkuni di dalam birokrasi.

Terjadinya tafsir yang berbeda-beda tentang menteri ideal adalah hal yang wajar.  Yang pasti dalam UU, itu hak mutlak Pak Jokowi. Seandainya, misalnya Pak Prabowo yang terpilih, maka itu menjadi hak prerogatif Pak Prabowo juga.  Itulah sistem demokrasi yang sedang berjalan di negeri  ini.

Kalau berdoa atau mengusulkan orang yang satu kampung, satu agama, satu almamater, satu organ untuk menjadi menteri, boleh saja. Tapi jangan terlalu kecewa kalau Pak Jokowi punya kesimpulan lain. Sebab melemahkan Pak Jokowi saat ini beresiko berkuasanya kembali kekuatan jahat di negeri ini.

Maka bijaknya kita mempercayakan dan menerima pilihan menteri (pembantu) Pak Jokowi, karena memang begitu perintah konsitusi. Begitu halnya dulu kita mempercayakan Pak Jokowi memilih sendiri wakilnya (Pak JK), meskipun fix pada detik-detik terakhir.  Dulu juga banyak pro kontra, tapi semua pihak bisa saling memahami karena prinsipnya yang penting jangan ORBA (Orde Baru) yang jadi elit lagi di negeri ini.

Pelibatan masyarakat luas, termasuk relawan dalam pengusulan nama menteri itu juga sudah hebat dalam upaya mewujudkan kematangan demokrasi, hanya keputusannya biarlah Pak Jokowi yang tentukan. Bukankah Pak Jokowi yang telah berkeliling Indonesia, bertemu tokoh adat, tokoh agama, aktivis sosial dan berbagai elemen lainnya agar mau bergabung dan bersatu dalam gerakan revolusi mental untuk Indonesia.

Kita harusnya masih percaya bahwa Pak Jokowi adalah pejabat yang tak punya kepentingan pribadi atau punya niat busuk untuk negeri ini. Minimal itu terbukti sekitar 10 tahun dia menjadi pejabat dan politisi. Sejak jadi Walikota Solo sampai Gubernur DKI Jakarta. Pihak intelegen tertentu (dalam maupun asing) telah bekerja siang malam untuk mencari dosa atau kesalahan Pak Jokowi agar bisa dijadikan senjata untuk untuk menghancurkannya dalam ajang Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014. Tapi mereka semua harus kecewa karena tak mendapatkannya. Olehnya itu, cara yang ditempuh untuk melawan Pak Jokowi dalam ajang pilkada dan pilpres adalah serangan fitnah SARA, karena tak ada bukti untuk ia bisa dikriminalisasikan.

Selanjutnya, Pak Jokowi bisa saja khilah (sebagaimana manusia umumnya) dalam memilih menteri, tapi kekhilafan itu misalnya, tak boleh menjadi alasan untuk mengutuk Pak Jokowi seperti mengutuk orang yang paling jahat di negeri ini.

Salah satu bentuk kutukan itu adalah menarik dukungan. Kalau itu dilakukan saat ini, artinya memberi ruang lebih besar kepada para sengkuni untuk memasuki Pak Jokowi atau semakin berani menyerang Pak Jokowi.  Maka yang terbaik adalah memperkuat barisan relawan serta memperkuat pendidikan politik rakyat. Menarik dukungan bisa dilaksanakan kalau sudah ada fakta kuat Pak Jokowi mengingkari janjinya. Ya. Idealnya, minimal satu tahun menjabat. Lebih detail, kapan mengutuk Jokowi, silahkan lihat disini.

Mengkritik atau bahkan melawan Pak Jokowi kalau mengkhianati kebenaran, bukan saja karena kita pernah jadi relawan, partisan atau memberikan suara dalam pilpres, tapi karena itu memang adalah perintah akal sehat, itu adalah aturan adat dan itu adalah perintah agama yang wajib kita jalankan. Hanya kapan itu dilakukan? Harus terukur dan rasional, tak boleh karena provokasi sengkuni, tak boleh karena emosional atau karena membawa sentimen pribadi dan  kelompok.  Tapi harus karena kesadaran atas kebenaran dan substansi ber-Indonesia.

Pak Jokowi juga  kita tidak harapkan untuk menyelesaikan semua persoalan negeri ini. Karena sudah dirusak oleh ORBA selama 32 tahun, ditambah dengan rezim reformis gadungan selama ini. Pak Jokowi kita bantu untuk menang karena kita meyakini bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu yang fatal sebagai kepala negara.  Jadi kita harus melihat Pak Jokowi secara proporsional, maka jangan bandingkan Pak Jokowi dengan Soekarno, apalagi membandingkan Pak Jokowi dengan malaikat. Tapi mari bandingkan Pak Jokowi dengan politisi dominan di negeri ini, saat ini, yakni oktober 2014. Jadi idealitas harus mempertimbangkan konteks agar tak utopis. Karena idealitas bisa merusak kalau tak realistis.

KEKUATAN POLITIK PAK JOKOWI

Kita juga harus objektif bahwa Pak Jokowi menang di pilpres karena kerjasama banyak pihak. Bukan hanya relawan resmi. Tapi ada juga kerja parpol , relawan lepas, media yang tetap butuh dukungan atas kebebasan pers sebagaimana amanat reformasi, akademisi yang muak dengan kepalsuan elit, LSM yang jenuh dengan janji palsu politisi, tokoh agama  yang mau negeri ini berubah, pengusaha rasional yang rindu stabilitas dan iklim bisnis kondusif, dan sebagainya.

Relawan resmi juga ribuan, maka yang kecewa harus jelas relawan mana.  Jangan sampai mengklaim semua relawan, padahal masalah pribadi atau masalah kelompok sendiri. Sama misalnya ada yang mengatasnamakan rakyat , padahal kepentingan sempitnya.

Pengalaman penulis sebagai peneliti, saat wawancara dengan beberapa relawan Pak Jokowi, menemukan ada relawan yang berbasis paradigmatik dan idealisme perjuangan, ada juga yang hanya kepentingan pragmatis. Bahwa dengan mengusung Pak Jokowi mereka bisa memiliki jaringan yang luas karena nama Pak Jokowi laku dijual ke funding, akademisi,  pengamat dan sebagainya. Ada juga relawan yang berharap kalau menang dapat mengusulkan menteri ke Pak Jokowi. Ada pula yang hadir dengan gabungan motif tersebut.

Terlalu hina hidup ini kalau perbuatan baik harus memberi efek pada diri dan kelompok. Sesekali kita perlu mencoba ( karena memang sulit) berbuat murni  untuk orang banyak dan bangsa. Adapun dampak ke diri secara langsung itu hanya bonus atau tetesan, dan haram untuk menjadi niat pada urutan pertama.

Pengalaman mengikuti Pak Jokowi dalam rangka penulisan tesis penulis tentang model kepemimpinannya. Ketika memberi sambutan di posko relawan, ia selalu menekankan bahwa ia pribadi tidak bisa menjanjikan apa-apa. Ia tak memiliki uang yang banyak sebagaimana politisi lainnya. Jadi ia meminta relawan bekerja dengan ketulusan. Jadi bahasanya konsisten yakni koalisi atau bantuan tanpa syarat. Kalaupun ada relawan yang jadi menteri, dirjen dan lainnya, itu bukan karena janji diawal sebagai tim sukses, tapi karena kualitas yang dimilikinya.

UJI AWAL IDEALISME

Juru bicara KPK, Johan budi mengatakan bahwa para menteri Pak Jokowi JK yang telah dilantik, bersih dari tanda merah atau kuning (sumber). Pernyatan tersebut menjawab keresahan beberapa pihak, tentang apakah menteri yang dilantik bebas dari target KPK.

Jika sistem tersebut berlaku nasional, termasuk bagi calon anggota dewan, maka tentu akan memberi efek besar bagi derajat kesucian penyelenggara negara. Mereka akan menyiapkan diri, minimal 25 tahun sebelum menjadi kandidat, karena KPK, PPATK kelak akan mengecek rekam jejaknya. Kalau mereka pernah nakal, maka akan dicoret sebagai kandidat pejabat publik. Jadi ada korelasi positif antara cita-cita menjadi pejabat publik dengan penjagaan jiwa terkait idealisme.

KALKULASI PILIHAN

Pak Jokowi dalam menyusun kabinetnya tentu harus mempertimbangkan banyak variabel. Salah satunya adalah pertimbangan politik. Dulu ketika Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah beberapa kali di parlemen, misalnya pada UU MD3, UU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR dan MPR,   banyak yang menyalahkan PDIP karena dianggap masih menggunakan gaya oposisi, padahal sudah menjadi partai penguasa. Kubu KIH juga dianggap terlalu kaku dalam berpolitik , bahkan terkesan melupakan realitas politik.

Mencermati realitas politik pasca reformasi, semua presiden, baik Gusdur, Megawati, maupun SBY sangat sulit melepaskan diri dari agenda akomodasi kekuatan politik. Semua presiden tersebut harus memasukkan hitungan stabilitas politik dalam penentuan menteri-menterinya. Kalau sikap itu bisa diterima pada presiden yang lain, lantas mengapa hal tersebut haram bagi Pak Jokowi. Upaya perwujudan stabilitas politik tersebut juga bukan untuk kepentingan pribadi Pak Jokowi, tapi demi berjalannya semua program-program kesejahteraan rakyat.

Wajar juga kalau Pak Jokowi dan Pak JK mendengar pertimbangan elit politik yang telah mengusung dan bersamanya melewati badai politik saat pilpres kemarin, seperti Bu Megawati, Pak Wiranto, serta Pak Surya Paloh. Karena politisi senior tersebutlah yang telah memberi jalan kepada Pak Jokowi (juniornya) untuk bisa menjadi presiden ke tujuh di republik ini.

Kalau Pak Jokowi mampu memuliakan lawan politiknya yang telah menyerang ibu kandungnya, menfitnahnya dengan isu SARA, bahkan berupaya mengkriminalisasinya, maka tak mengherankan kalau ia pun mampu memuliakan kawan politiknya, yakni pihak yang telah memberi mandat dan dukungan mesin politik. Meskipun kekuatan relawan sangat signifikan dalam kemenangan Pak Jokowi, tapi harus diakui pula bahwa organ yang paling dimuliakan oleh konstitusi adalah partai politik (parpol), karena  hanya parpol yang dibolehkan mengusulkan calon presiden (capres). Parpol adalah organisasi resmi para calon penyelenggara.

REVOLUSI MENTAL BELUM BERJALAN

Kalau kabinet Pak Jokowi belum sempurna, bisa dimaklumi karena revolusi mental memang belum dijalankan. Makanya Pak Jokowi realistis dalam melihat konstalasi yang berkembang belakangan ini. Atas nama stabilitas politik, kekompakan ring satu dan keberlanjutan pemerintahan maka ia harus mampu merangkul banyak kekuatan. Olehnya itu, kurang pas kalau menuntut kesempurnaan kepada Pak Jokowi saat ini, karena revolusi mental baru mau dimulai. Meskipun sudah ada beberapa eksperimen politik yang Pak Jokowi ciptakan untuk kemajuan peradaban politik negeri ini, diantaranya, koalisi tanpa syarat, dukungan relawan, model kegembiraan politik, pelibatan masyarakat dan relawan serta KPK dan PPATK dalam seleksi menteri, dan larangan bagi menteri untuk rangkap jabatan.

Pak Jokowi juga menghilangkan jabatan yang dianggap tak perlu, seperti, juru bicara presiden,  serta wakil menteri hanya dua karena diangggap hanya kementerian tersebut yang paling membutuhkan. Ia pun berhasil membongkar elitisme pejabat, dengan tampil  apa adanya, masih angkat mikrofon sendiri, datang menyapa dan memberi selamat kepada calon menterinya (biasanya terbalik, yakni presiden yang didatangi), dan tetap mudah diwawancarai wartawan. Ia juga menolak pengadaan mobil dinas baru bagi kabinetnya.

Optimisme terhadap Pak Jokowi JK dan para pembantunya harus tetap dibangun, meskipun kita sebagai pemberi mandat tak boleh berhenti mematai-mematai (secara objektif) gerak mereka dan selalu memberi kritik konstruktif, sebagaimana nasehat agung Lord Acton, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”.

 Jakarta, 28 Oktober 2014.

 

Salam.

A.Zulkarnain