KEMITRAAN SEBAGAI SOLUSI KETIMPANGAN
Salah satu indikator niat baik Jokowi-JK untuk menjadikan ketimpangan sebagai sejarah republik adalah memaksa pengusaha besar untuk bermitra dengan usaha skala menengah, kecil, mikro dan koperasi.
Dari 57,9 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya 0,01% yang masuk kategori pengusaha besar. Sisanya merupakan pengusaha skala menengah, kecil, mikro dan koperasi. Di Indonesia saat ini terjadi dualisme dalam kegiatan usaha, antara konglomerasi besar dan usaha kecil, mikro dan koperasi di sisi lain. (Syarkawi Rauf, 2017). Data ketimpangan tersebut sangat memprihatinkan bagi sebuah negeri yang akan berusia 72 tahun.
Dalam buku Dibawah Bendera Revolusi, Bung Karno sebagai pendiri republik, sudah mempersentasekan konsep “sosio-demokrasi”, yakni perpaduan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang sejati, kata Bung Karno tidak sebatas demokrasi politik tetapi juga harus mengandung demokrasi ekonomi. Pembacaannya, demokrasi politik belum tentu mampu menyelamatkan rakyat, sebab di barat berjalan demokrasi politik namun kapitalisme merajalela.
Memaksa perubahan paradigma pembangunan yang Jawa Sentris menjadi Nusantara Sentris, dengan mempercepat pembangunan jalan raya/tol di luar Jawa adalah hal baik, tapi kurang keren tanpa adanya gotong royong antara pengusaha besar dengan ade-adenya yang kecil.
Pemerintah tidak hanya mampu menghimbau, tapi diberi wewenang juga untuk memerintah. Kemarin pemerintah telah memaksa kelas elit, termasuk pengusaha kaya untuk membayar dosa pajaknya melalui Tax Amnesty. Meskipun kebijakan ini memiliki beberapa kelemahan, namun ikhtiar ini berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 135 triliun. Ini terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun.
Sekarang Rezim Jokowi-JK dinanti keberaniannya untuk memerintahkan pengusaha kelas Chaebol untuk menyayangi adiknya dengan menjalankan konsep simbiosis mutualisme. Korea selatan, dan banyak negara di Eropa telah mempertontonkan keberhasilan konsep tersebut.
Klo negara tidak mampu memaksa si kaya untuk membagi kekayaanya, maka kelak si miskin sendiri yang akan memaksa si kaya untuk berbagi dengan caranya. Atau jika si kaya tidak mau membagi kekayaannya kepada si miskin, maka kelak, si miskinlah yang akan membagi kemiskinannya kepada si kaya. Melalui kerusuhan, revolusi, dll.
Jakarta, 19 Juli 2017
