Politik Rasial: Dosa Ruhut Dosa SBY

Tuhan baru saja mengutus Mandela untuk mempertegas bahwa dalam hakekat penciptaan manusia tak pernah ada dan tak boleh ada diskriminasi atas nama warna kulit. Namun, hanya beberapa jam setelah kematian tokoh anti rasis, Bapak Mandela, muncul Ruhut mempertegas dan mempertajam tentang politik rasis.Penghinaan itu ditujukan kepada Bonny Hargens, pengamat politik UI, saat  acara diskusi mengenai kasus korupsi Hambalang dan Bu Pur. Ruhut mengatakan “ Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam, kan? Ya udah itu, Bonny Hargens…kulitnya hitam kan. Belom lagi yang lain-lain, banyak koq”

Yang fatal dari Ruhut adalah dia merupakan pejabat publik, anggota Komisi III bidang hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kemudian juru bicara partai penguasa, Partai Demokrat. Dari posisi yang sangat strategis tersebut harusnya Ruhut mampu menjadi teladan yang baik bagi rakyat.

Langkah Bonny Hargens yang akan melaporkan Ruhut Sitompul ke Komnas HAM, Badan Kehormatan DPR, POLRI, KPU, dan Partai Demokrat adalah langkah cerdas agar tercipta budaya politik yang lebih elegan di negeri ini. Apabila dibiarkan berulang-ulang maka akan bisa menjadi pembenaran bagi banyak pihak untuk melakukan tindakan diskriminasi yang sama.

foto: www.rimanews.com

foto: www.rimanews.com

Pertanyaannya kemudian, apakah Ruhut menjadi Jubir resmi Partai Demokrat tanpa restu dari SBY  atau justru itu adalah settingan SBY? Bukankah SBY adalah pemilik otoritas tertinggi d Partai Demokrat?.

Ruhut seperti begitu dimanjakan di Partai Demokrat. Hampir semua agenda wawancara di TV maupun diskusi di tempat lain, selalu diwakili oleh Ruhut. Bahkan belum hilang dalam ingatan publik, bagaimana Partai Demokrat berkeras agar Ruhut menjadi Ketua Komisi III DPR RI. Hal tersebut gagal karena mendapatkan perlawanan yang massif dari masyarakat dan anggota komisi III. Salah satu alasan seksi mereka adalah tak mau dipimpin oleh badut politik.

Sejatinya, juru bicara adalah mulut lembaga atau komunitas. Makanya kalau Ruhut merupakan jubir Partai Demokrat, maka bisa dikatakan Ruhut adalah mulut Partai Demokrat. Jadi kita sulit memisahkan cara berpikir Ruhut dan gaya bicara Ruhut dengan Partai Demokrat, serta tokoh utama Partai Demokrat, Bapak SBY.

Polemik yang dilakukan oleh Ruhut terkait isu SARA bukanlah yang pertama, tapi sering sekali terjadi. Makanya wajar kalau ada yang berkesimpulan bahwa Ruhut adalah manifestasi dari SBY dan Partai Demokrat. Jadi apapun yang keluar dari mulut Ruhut merupakan hasil keputusan rapat mereka.

Analisa lain yang bisa muncul adalah Ruhut merupakan pemegang salah satu kartu truf di Partai Demokrat dan keluarga Cikeas, makanya memiliki bargaining politik yang sangat diperhitungkan.
Fenonema Ruhut menambah pesimisme masyarakat terhadap ketegasan SBY. Bagaimana bisa mengendalikan para mafia agar patuh pada konstitusi, mengendalikan partai koalisi, dan lainnya, kalau mengendalikan seorang Ruhut saja tak mampu.

Selanjutnya, kenapa Ruhut dimanja sekali oleh Pak SBY karena Ruhut memiliki kemampuan hebat dalam memuji SBY. Sekiranya hal tersebut benar, maka celakalah suatu negeri yang pemimpinnya lebih suka menerima pujian palsu, daripada kritik yang benar. Buktinya, ketika banyak pihak yang sering protes atas gaya bicara Ruhut, justru SBY membelanya. Mengusulkannya menjadi calon tunggal Ketua Komisi III, kemudian dilanjutkan dengan memberinya jabatan cukup strategis di partai sebagai juru bicara merupakan bentuk pembelaan yang nyata.

foto: relawansby.wordpress.com

foto: relawansby.wordpress.com

Tidakkah Ruhut dan Partai Demokrat belajar bahwa begitu banyak konflik berkepanjangan yang terjadi di negara lain karena isu Suku, Agama, Ras dan Antar Agama (SARA). Apakah mau hal tersebut terjadi di Indonesia. Bukankah para pendahulu kita telah merasakan pedih dan berbahayanya isu SARA itu sehingga mereka sepakat mengucapkan Sumpah Pemuda pada tahun 1908.

Apakah Ruhut dan Pak SBY ingin mempercepat kebenaran tesis Naisbit yang pernah ditulis oleh Prof. Azyumardi Azra bahwa “pada masa depan kebanyakan konflik bersenjata akan bermotif etnik dan tribalisme ketimbang bermotif ekonomi dan politik”.   (Thung Ju Lan dan M. Azzam Manan (Ed), Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan, 2011. Hal 126).

Kemudian apakah, Ruhut, SBY, dan Partai Demokrat sebagai partai penguasa lupa bahwa Pancasila hadir untuk memperkokoh persatuan tersebut? Apakah mereka pikun tentang makna kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah mereka linglung tentang makna persatuan Indonesia? Apakah mereka khilaf tentang makna keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?

Lebih jauh, Ruhut, SBY, dan Partai Demokrat mungkin lupa tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, yang pada pasal 1 berbunyi “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan”.

Selanjutnya, apakah bapak SBY sebagai seorang muslim yang sudah naik haji di tanah suci, lupa kalimat suci Tuhan “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al Hujurat: 13). Lebih jauh ayat tersebut mempertegas bahwa politik rasial tidak hanya negatif dalam kajian ilmiah, tapi juga dikutuk oleh Tuhan. Termasuk Tuhan yang diyakini SBY.

Apakah SBY lupa ucapan agung pendiri negeri ini, Bapak Soekarno, bahwa kita tidak mendirikan negara untuk satu orang, satu golongan, tetapi semua untuk semua. Makanya tidak elok rasanya kalau berbagai semangat persatuan tersebut justru dikotori oleh partai penguasa. Dimana, seharusnya mereka yang menjadi teladan dan simbol dari spirit persatuan tersebut.

Apakah Pak SBY lupa dengan visi partai demokrat yang sangat seksi yang berbunyi “bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme, dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera”.

Pak SBY harus mengevaluasi dirinya, bahwa Partai Demokrat yang didirikan dan dipimpinnya sampai saat ini, yang selalu membawa slogan partai nasionalis religius dan politik santun, sangat bertentangan dengan gaya Ruhut. Tetapi kenapa gaya politik Ruhut yang rasial justru dimuliakan? Tanda pemuliannya, sekali lagi  adalah Ruhut dipaksakan sebagai calon ketua komisi III DPR RI, dan sekarang dimuliakan sebagai juru bicara Partai.

foto: http://www.rimanews.com

foto: http://www.rimanews.com

 Gaya Politik SBY dan Partai Demokrat yang dicerminkan oleh Ruhut sangat bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Makanya gaya politik seperti itu sangat mengancam retaknya NKRI, karena ketika isu SARA selalu dimainkan di level pusat, pasti akan menjadi pembenaran bagi elit daerah untuk mengolahnya dalam suksesi PILKADA. Bahkan masyarakat awam yang menonton atau membaca berita terkait hal tersebut akan menjadikannya sebagai suatu tata nilai dalam memandang bagaimana hidup bertetangga serta hidup berbangsa dan bernegara.

Atau perlukah kita mengamini analisis Vivi Widyawati, Koordinator Politik Rakyat yang mengatakan bahwa ”Politik SARA masih kerapkali digunakan oleh penguasa untuk memecah belah kekuatan rakyat. “Kita bisa lihat peristiwa Ahmadiyah, kerusuhan di Ambon, Sampang dan beberapa tempat lainnya. Reformasi sudah berlangsung 15 tahun, namun tak ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal itu karena pemerintah sengaja memilihara isu SARA demi keuntungan pribadi dan kelompoknya,” (www.kompas.com).

Perlu ada gerakan bersama agar partai rasis tak boleh ikut pemilu, karena hal tersebut bertentangan dengan ruh keindonesiaan. Negeri ini dimerdekakan bukan hanya oleh satu suku, satu agama, satu jenis kelamin, satu keyakinan, tapi oleh banyak pihak yang bersatu membangun komitmen hidup atau mati demi Indonesia. Olehnya itu, sikap rasial adalah dosa besar terhadap rakyat Indonesia dan merupakan kejahatan kemanusiaan.

 Apapun alasannya, politik rasial tidak hanya merusak dunia politik Indonesia , tapi juga merusak peradaban. Tuhan telah begitu banyak mengutus nabi dan manusia besar lain untuk menghapus diskrimanasi rasial diatas bumi. Makanya hal tersebut tak boleh dibiarkan. Bahkan lebih jauh masyarakat harus berani menyatakan sikap perlawanan terhadap politik SARA. Masyarakat harus menolak partai politik dan politisi yang selalu memainkan konflik SARA. Dengan cara itulah para oknum itu dapat dididik.

Andi  Zulkarnain* Direktur Eksekutif Republik Manusia Institute, mahasiswa pasca sarjana Fisip UNAS Jakarta.

*Tulisan ini pernah di muat di: www.rimanews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *